Sipil
Gerindra Tuduh Koalisi Sipil Pemalas soal Pasal di KUHAP Baru
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, baru-baru ini memberikan tanggapan terhadap isu-isu kontroversial yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah resmi disahkan. Menurutnya, banyak pihak yang mengklaim adanya pasal-pasal yang bermasalah, namun ia menilai bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan dianggap sebagai sikap malas untuk mengikuti perdebatan yang telah berlangsung. Dalam […]
Kontroversi RKUHAP dan Protes Koalisi Sipil terhadap Pembuat Undang-Undang
Proses pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di DPR tengah menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kejanggalan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang disinyalir menyalahi prosedur dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Revisi RKUHAP, yang sudah berusia 44 tahun, seharusnya bisa menjawab tantangan hukum modern. Namun, sebaliknya, banyak kritik […]
Mabes Polri Tanggapi Larangan MK terhadap Polisi Aktif di Jabatan Sipil
Mabes Polri baru-baru ini mengeluarkan pernyataan resmi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota kepolisian aktif untuk menduduki jabatan sipil. Keputusan ini menyentuh aspek fundamental dari struktur organisasi kepolisian dan dampak potensialnya terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Sandi Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu salinan resmi dari keputusan […]