Titiek Soeharto Klaim MBG Tidak Perlu Dihentikan Saat Evaluasi
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi Soeharto, yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebaiknya tetap dilanjutkan, meskipun ada evaluasi terkait kasus keracunan yang muncul baru-baru ini. Menurutnya, penghentian program di Yogyakarta tidak perlu dilakukan karena wilayah tersebut tidak mengalami masalah yang signifikan.
Titiek mengungkapkan bahwa kejadian keracunan seharusnya menjadi pelajaran bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lain untuk lebih teliti dalam menyiapkan makanan. Dia menekankan pentingnya menjaga standar kebersihan dalam setiap tahap penyajian makanan kepada anak-anak yang menjadi penerima manfaat.
Penting untuk memastikan bahwa SPPG yang beroperasi memiliki sertifikat yang diperlukan, seperti Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), agar program ini dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya standar yang jelas, diharapkan tidak akan terjadi lagi masalah serupa di kemudian hari.
Menjaga Kualitas Makan Bergizi Gratis di Tengah Kasus Keracunan
Menurut Titiek, salah satu hal krusial dalam pelaksanaan program ini adalah menjaga aspek higienis makanan. Kebersihan dalam penyajian dan juga proses memasak harus menjadi prioritas, agar tidak terjadi keracunan bagi anak-anak yang menerima makanan ini. Diperlukan pengawasan yang ketat dalam hal ini.
Selain itu, setiap SPPG harus bertanggung jawab penuh terhadap kualitas makanan yang disiapkan. Titiek mengatakan, jika ditemukan SPPG yang sewenang-wenang dalam proses penyajian, pemerintah wajib memberikan sanksi. Hal ini demi keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
Pernyataan Titiek selaras dengan arahan dari Presiden, Prabowo Subianto, yang meminta agar program MBG tetap dilanjutkan meskipun terdapat kasus keracunan. Arahan ini menunjukkan komitmen dari pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan akses terhadap makanan bergizi.
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Program MBG
Dadan Hindayana, kepala Badan Gizi Nasional, juga menegaskan pentingnya membangun sistem pengawasan yang lebih baik untuk SPPG. Dengan adanya evaluasi berkelanjutan, diharapkan kualitas penyajian makanan dapat terjaga dan keracunan dapat diminimalisir. Program ini adalah langkah penting untuk mendukung gizi anak-anak Indonesia.
Meskipun ada risiko, Dadan menggarisbawahi bahwa kebutuhan anak untuk mendapatkan gizi yang baik tidak boleh diabaikan. Sementera itu, masyarakat juga diharapkan aktif dalam melaporkan jika ada kejanggalan dalam program ini. Tindakan kolektif dari orang tua dan sekolah akan memperkuat pengawasan yang ada.
Di sisi lain, angka kasus keracunan yang muncul saat ini cukup memprihatinkan. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 10 ribu anak menjadi korban keracunan akibat MBG. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi semua pihak untuk segera menemukan solusi yang tepat.
Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program MBG
Desakan untuk menghentikan program ini terus bermunculan, tidak hanya dari kalangan orang tua tetapi juga dari organisasi yang berfokus pada pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) adalah salah satu organisasi yang mengajukan tuntutan untuk menutup SPPG yang terbukti bermasalah.
Data yang diperoleh JPPI menunjukkan bahwa selama periode tertentu, jumlah korban keracunan terus meningkat. Mereka mencatat bahwa total korban keracunan hingga sekarang sudah lebih dari 10 ribu anak, fakta yang menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi anak.
Masyarakat pun mulai beraksi dengan mendukung penutupan SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar. Penolakan ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja, melainkan merata di berbagai wilayah, seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Tasikmalaya. Suara masyarakat jadi faktor penting dalam evaluasi ini.
