Dedi Mulyadi tentang Bandung Banjir: Sawah dan Danau Menjadi Permukiman
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa bencana banjir yang melanda Bandung bukan hanya masalah musiman, tetapi lebih kepada perubahan tata ruang yang terjadi tanpa pengawasan yang memadai. Menurutnya, banjir ini telah menjadi peristiwa rutin yang seolah dipandang sebelah mata dan tidak ada langkah konkret untuk mengatasinya.
Dedi menekankan bahwa hampir semua lahan pertanian tradisional seperti sawah, rawa, dan danau telah disulap menjadi permukiman. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan penyerapan air dan meningkatkan risiko banjir saat hujan lebat.
“Di Bandung, kita saksikan bahwa sawah dan danau sudah hilang, semua digantikan oleh bangunan,” ungkap Dedi setelah melakukan pertemuan dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK di Jakarta.
Pembangunan Tanpa Pengawasan: Dedi Mulyadi Menyuarakan Keresahan
Banyak proyek pembangunan permukiman elit yang dilakukan dengan menguruk tanah dari daerah lain, yang berdampak negatif pada lingkungan. Menurut Dedi, pengambilan tanah ini menyebabkan penurunan permukaan di daerah lain, sehingga warga yang tinggal di kawasan tersebut menjadi korban banjir yang terus berulang.
“Mereka menguruk tanah dari daerah yang lebih rendah, yang mengakibatkan daerah tersebut semakin tenggelam,” jelasnya. Hal ini menambah beban bagi mereka yang telah lama mendiami kawasan yang rentan terhadap bencana alam.
Dedi juga menegaskan pentingnya merelokasi warga yang tinggal di lokasi rawan banjir, terutama di area Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Pengadaan rumah kontrakan selama satu tahun merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan kepada mereka.
Inisiatif Pemprov Jawa Barat Untuk Mengatasi Masalah Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menormalisasi lahan-lahan yang terbukti terendam banjir secara berkala. Dedi mengusulkan agar area-area yang sering mengalami banjir dialokasikan kembali sebagai kawasan sungai serta dibangun infrastruktur penyerapan air yang lebih baik.
“Kita perlu mencari solusi konkret, bukan hanya merenungi bencana setiap tahun,” tegasnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat bisa hidup lebih aman tanpa ancaman dari banjir yang terus-menerus.
Upaya penertiban juga ditujukan untuk alih fungsi lahan di kawasan Ciwidey, khususnya yang dikelola oleh perusahaan perkebunan. Dedi ingin memulihkan fungsi lahan tersebut agar dikembalikan kepada kondisi semula yang lebih berkelanjutan.
Pentingnya Sertifikasi Tanah di Wilayah Jawa Barat
Dedi juga mengungkapkan bahwa ada banyak areal tanah di wilayahnya yang tidak memiliki sertifikat, dalam pertemuan dengan KPK. Hal ini menambah kompleksitas yang dihadapi dalam upaya mitigasi bencana dan penataan lingkungan.
“Kami ingin mendorong sertifikasi tanah agar aset-aset milik negara bisa tertata dengan baik,” ujarnya. Dia juga menjelaskan perlunya memperbarui izin lokasi dan Hak Guna Usaha yang telah terabaikan selama bertahun-tahun.
Tanjakan permasalahan ini menjadi semakin mendesak mengingat banyak area hutan dan perkebunan yang kini dihuni masyarakat tanpa adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, Dedi bersama KPK akan melakukan langkah penertiban yang lebih tegas.
Respons dan Dukungan KPK Terhadap Kebijakan Pemprov Jabar
Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Bahtiar Ujang, menyatakan bahwa perhatian terhadap mitigasi bencana dan penyelamatan aset negara semakin penting. Pertemuan dengan Pemprov Jawa Barat ini bertujuan untuk membahas langkah strategis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan cueca dan lingkungan.
Bahtiar menekankan bahwa keberhasilan mitigasi harus melibatkan penggunaan kembali lahan tidur dan aset-aset lain yang tidak dimanfaatkan. “Aset-aset tersebut perlu direvitalisasi demi ketahanan lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap KPK dapat memberikan dukungan yang kuat untuk merealisasikan langkah-langkah strategis ini. Bahtiar menambahkan bahwa kerjasama ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama terkait keberlanjutan dan penanggulangan bencana.
