Empat Polisi Diperiksa Terkait Ketua NasDem Sumut Korban Salah Tangkap
Empat anggota kepolisian Polrestabes Medan kini tengah dalam proses hukuman disiplin berupa penempatan khusus. Hal ini merupakan dampak dari insiden salah tangkap yang menimpa Ketua DPD NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST. Peristiwa ini mencuat dan menyita perhatian publik, memunculkan berbagai respon negatif terkait profesionalisme aparat penegak hukum.
Kepolisian setempat, melalui Kompol Siti Rohani, mengonfirmasi bahwa keempat personel tersebut sedang menjalani penempatan khusus sejak Jumat malam. Kasus ini bukanlah yang pertama kali terjadi, namun insiden ini menjadi sorotan karena melibatkan tokoh masyarakat yang cukup dikenal.
Langkah penempatan khusus tersebut menunjukkan adanya upaya dari pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan tindakan anggotanya. Pengawasan dan proses pemeriksaan terhadap keempat polisi ini masih berlangsung di Propam Polda Sumut, dengan harapan keadilan akan ditegakkan.
Detail Kasus Salah Tangkap yang Menimpa Iskandar ST
Ketua DPD Partai NasDem, Iskandar ST, mengungkapkan perasaannya setelah mengalami kejadian yang sangat memalukan tersebut. Ia dituduh sebagai tersangka kasus judi online saat berada di dalam pesawat Garuda Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 19.25 WIB, saat Iskandar bersiap-siap untuk terbang.
Saat pesawat sudah memasuki tahap lepas landas, lima orang yang terdiri dari petugas Avsec, kru pesawat, dan polisi berpakaian preman mendatangi Iskandar. Mereka memaksa untuk mengeluarkan Iskandar dari pesawat dengan alasan ada surat penangkapan yang ditujukan padanya, yang ternyata merupakan kesalahan.
Pada saat itu, Iskandar merasa bingung dan mempertanyakan alasan mereka. Petugas berkeras mengatakan bahwa ada penangkapan yang perlu dilakukan. Namun, saat surat penangkapan dibaca, Iskandar pun terkejut, karena dia sama sekali tidak mengerti mengenai tuduhan tersebut.
Respon Iskandar ST dan Tindakan Lanjutan
Iskandar menegaskan bahwa tindakan aparat tersebut tidak hanya memalukan, tetapi juga melanggar prosedur hukum yang berlaku. Merasa tertekan dan terancam, ia bertekad untuk mengadukan tindakan tersebut kepada Propam Polda Sumut, serta lembaga-lembaga resmi lainnya seperti Komisi III DPR RI dan Komnas HAM.
Dalam pernyataannya, Iskandar mengatakan bahwa perbuatan petugas itu telah merusak harga dirinya sebagai publik figur. Rasa teror yang dialaminya juga menjadi salah satu dasar untuk menuntut keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dialaminya.
Kisah yang dialami oleh Iskandar menjadi refleksi bagi masyarakat tentang bagaimana seharusnya penegakan hukum dilakukan. Keterbukaan dan akuntabilitas perlu diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Berbasis pada Etika dan Prosedur
Dalam surat yang diterima Iskandar, tercantum bahwa penangkapannya terkait dengan judi online dan ITE. Namun, penyebutan kasus yang tidak diusut dengan serius justru memperlihatkan adanya celah dalam proses penegakan hukum. Diperlukan evaluasi mendalam tentang bagaimana penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat.
Saluran komunikasi antara masyarakat dan kepolisian juga harus diperbaiki agar masyarakat merasa nyaman untuk melapor. Menghormati hak asasi manusia dan mengikuti prosedur yang benar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas penegak hukum.
Iskandar yang kini berada di posisi yang sulit berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Penegakan hukum seharusnya dilakukan dengan memperhatikan etika dan prosedur, bukan hanya sekedar melaksanakan tugas tanpa memikirkan dampak pada individu dan masyarakat.
Kebutuhan Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum
Peristiwa yang melibatkan Iskandar ini menegaskan pentingnya membangun kepercayaan antara penegak hukum dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa teredukasi dan dilibatkan, kemungkinan terjadinya kesalahan seperti salah tangkap dapat diminimalisasi. Hubungan yang baik dapat mencegah miskomunikasi yang merugikan salah satu pihak.
Pihak kepolisian diharapkan dapat lebih transparan dalam melakukan penyelidikan dan penanganan kasus-kasus tertentu. Keterbukaan informasi akan menciptakan rasa percaya di masyarakat, yang merasa diayomi dan dilindungi oleh hukum.
Penting bagi kepolisian untuk terus melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban masyarakat serta proses hukum yang berlaku. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada lagi insiden serupa yang mengganggu hubungan harmonis antara penegak hukum dan masyarakat.
