Hibah Keraton Solo Perlu Dipertanggungjawabkan
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengelolaan hibah yang diterima Keraton Solo dari berbagai sumber. Hibah tersebut berasal dari pemerintah kota, provinsi, dan pusat, namun sampai saat ini, pertanggungjawabannya belum terdengar secara resmi.
Fadli menekankan pentingnya penanggung jawab yang akan memastikan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan kawasan cagar budaya nasional ini. Sejak ditetapkan sebagai cagar budaya pada 2017, Keraton Solo memerlukan perhatian lebih dalam banyak aspek.
Dalam konteks revitalisasi, Fadli mengungkap bahwa upaya sudah dimulai sejak tahun lalu, di antaranya perbaikan Panggung Songgo Buwono yang telah selesai. Namun, masalah muncul saat salah satu pihak yang terlibat dalam keraton mengunci museum dan ruang-ruang penting lainnya, sehingga menghambat proses revitalisasi.
Pertanggungjawaban Hibah: Kebutuhan Mendesak yang Harus Dipenuhi
Menurut Fadli Zon, hibah yang diterima Keraton Solo harus dipertanggungjawabkan agar transparansi dan akuntabilitas terjaga. Tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas, kepercayaan publik terhadap pengelolaan cagar budaya ini bisa terancam.
Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan bahwa dialog antarpihak yang berselisih telah diupayakan. Namun, satu pihak tidak menghadiri undangan tersebut dengan alasan ketidaksesuaian nama pada undangan.
Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan kesepahaman di antara pihak-pihak terkait sangat penting. Dialog yang konstruktif bisa membantu menyelesaikan masalah dan menciptakan suasana kolaboratif antara semua pihak yang terlibat.
Pemerintah, dalam hal ini, sangat mendukung kebangkitan dan revitalisasi Keraton Solo. Fadli berharap pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikan perselisihan demi kepentingan bersama.
Revitalisasi Budaya: Langkah Penting untuk Memperkuat Identitas
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan revitalisasi Keraton Solo dan memperbaiki kondisi fisik bangunan yang banyak tidak terawat. Ruang-ruang kosong dan kerusakan akibat kebocoran harus segera ditangani agar tidak mengganggu nilai sejarah yang terkandung di dalamnya.
Menunjuk Panembahan Agung Tedjowulan sebagai pemimpin diharapkan bisa membawa perubahan yang positif. Fadli melihat Tedjowulan sebagai sosok yang bijaksana dan mampu mengayomi keluarga besar keraton.
Revitalisasi ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang nilai-nilai budaya yang melekat pada keraton. Dengan adanya pemimpin yang tepat, harapan akan terciptanya suasana yang harmonis di dalam keraton semakin besar.
Dalam proses ini, dukungan dari masyarakat dan keluarga besar sangat diharapkan. Musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi langkah penting bagi semua pihak agar visi dan misi revitalisasi dapat tercapai dengan baik.
Konflik Internal: Tantangan yang Harus Dihadapi
Sebelumnya, konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta semakin memanas ketika dua kubu saling klaim takhta. Perseteruan ini mengganggu upaya revitalisasi yang sudah direncanakan.
Ketegangan tersebut terlihat ketika penyerahan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan tentang pemanfaatan cagar budaya di keraton. Momen tersebut menjadi saksi bagaimana konflik internal menghambat langkah maju yang ingin dilakukan pemerintah.
Pansus yang dibentuk untuk menangani kasus ini diharapkan dapat meredakan ketegangan sekaligus memperjelas kepemimpinan dalam keraton. Fadli berharap semua pihak mau duduk bersama untuk dialog demi kepentingan bersama.
Untuk itu, kehadiran Tedjowulan sebagai penengah diharapkan bisa menghindari ketegangan berkelanjutan. Peran Tedjowulan dalam mengundang semua kerabat untuk berbicara sangat penting demi mencapai solusi yang saling menguntungkan.
