Masalah Utama Internal Polri Menurut Mahfud MD: Politik dan Kepemimpinan
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, baru-baru ini menyampaikan bahwa terdapat dua faktor utama yang menyebabkan masalah di dalam institusi kepolisian sejak reformasi 1998. Dua hal tersebut adalah pengaruh politik yang kian mendalam dan isu kepemimpinan yang sangat krusial untuk perbaikan di dalam tubuh kepolisian.
“Permasalahan ini dimulai ketika unsur politik mulai masuk ke dalam kepolisian. Selain itu, kepemimpinan di dalam institusi ini juga menjadi kunci,” ungkap Mahfud MD saat memberikan keterangan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurutnya, kepolisian merupakan institusi yang sangat bergantung pada sistem komando yang kuat. Oleh karena itu, kualitas pemimpin menjadi sangat menentukan bagaimana kondisi organisasi ini secara keseluruhan.
Pengaruh Politik dalam Kinerja Kepolisian di Indonesia
Mahfud MD menyoroti bahwa ketika unsur politik terlibat dalam struktur kepolisian, maka tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini berimbas pada kinerja institusi tersebut. Pengaruh politik seringkali mengaburkan fokus utama dalam pelayanan masyarakat, justru mengedepankan kepentingan politis tertentu.
Ia menegaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, perlu ada pemisahan yang jelas antara kepolisian dan politik. Dengan adanya pemisahan ini, diharapkan kepolisian bisa kembali fokus pada tugas utamanya, yaitu melindungi dan melayani masyarakat.
Di samping itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang solid dan bersih dari pengaruh politik adalah sangat penting dalam menciptakan institusi yang efektif. Tingkat keahlian dan integritas pemimpin menjadi faktor penentu dalam menjalankan misi kepolisian.
Pentingnya Kualitas Kepemimpinan dalam Institusi Polri
Dalam konteks kepemimpinan, Mahfud menekankan pentingnya memiliki pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menjalankan tanggung jawabnya tanpa pengaruh eksternal. Kualitas sebuah organisasi sangat tergantung pada kualitas pemimpin di atasnya.
Ia menyatakan bahwa jika pimpinan di atas memiliki integritas yang tinggi, maka akan ada efek positif yang berlanjut ke bawah. Jika pemimpin terlibat dalam praktik politik yang tidak etis, seluruh organisasi akan merasakan dampaknya.
Oleh karena itu, Mahfud berpendapat bahwa reformasi pelayanan publik di Polri perlu dilakukan dengan memfokuskan diri pada peningkatan kualitas kepemimpinan dan akuntabilitas di setiap tingkatan organisasi.
Studi Kasus dan Permasalahan yang Dihadapi Polri Saat Ini
Mahfud MD menganggap penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap institusi Polri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagian mana yang bermasalah, mirip dengan proses pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik seseorang.
Ia menyebutkan penyakit-penyakit yang ada di dalam Polri, seperti praktik pemerasan, tindakan kriminalisasi terhadap individu tertentu, serta perilaku hedonisme yang dapat merusak citra institusi. Semua ini berkontribusi pada menurunnya rasa perlindungan masyarakat.
Kondisi yang demikian jelas berdampak pada kepercayaan publik. Masyarakat menjadi merasa tidak terlindungi, dan ini menjadi tantangan besar bagi institusi kepolisian untuk memperbaiki citranya di mata publik.
Mahfud menekankan bahwa perbaikan di dalam Polri perlu dilakukan secara bertahap dan sistematis. Kepolisian sebagai institusi publik harus kembali ke jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang berintegritas.
Dia menyatakan, “Masalah utama ada pada penegakan hukum. Sementara dalam hal pelayanan dan pengayoman, masyarakat masih dinilai cukup baik. Namun, penegakan hukum seringkali bermasalah, terkhusus ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis tertentu.”
Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
