Sidang Praperadilan Syahdan dan Muzaffar Minta Tersangka Dihapuskan
Dua aktivis, Syahdan Husein dan Muzaffar Salim, kini menghadapi tantangan hukum yang signifikan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan. Mereka menggunakan jalur praperadilan untuk meminta hakim menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah.
Pertanyaan yang muncul adalah mengenai proses hukum yang dihadapi. Dalam permohonan yang dibacakan oleh kuasa hukum mereka, diungkapkan bahwa Syahdan belum pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
Kuasa hukum menegaskan bahwa sikap ini melanggar prosedur hukum yang seharusnya diikuti oleh pihak berwenang. Situasi ini telah menarik perhatian publik serta menciptakan diskusi mengenai keadilan dalam sistem peradilan.
Proses Hukum yang Menarik Perhatian Publik
Dalam sidang perdana yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim advokasi menjelaskan duduk perkara yang terjadi. Menurut kuasa hukum, penahanan Syahdan terjadi setelah penangkapan di Bali dan langsung diterbangkan ke Jakarta, tanpa akses ke keluarga atau penasihat hukum.
Ini menimbulkan pertanyaan mengenai hak asasi manusia dan keadilan. Kuasa hukum menyebutkan bahwa penyampaian keterangan pers oleh pihak berwenang secara sepihak menunjukkan ketidakadilan, karena Syahdan belum dihadapkan pada pemeriksaan resmi.
Ketidaksesuaian prosedur ini mengundang sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan validitas penetapan tersangka tanpa bukti yang cukup dan sah, yang dianggap mengabaikan prinsip asas hukum.
Argumen Pihak Kuasa Hukum Dalam Sidang
Kuasa hukum mengungkapkan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak memenuhi standar bukti yang ditetapkan. Mereka meminta majelis hakim untuk menyatakan penetapan tersebut batal demi hukum, yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap tindakan pihak berwenang.
Dalam lokus sidang, kuasa hukum menekankan bahwa tidak ada dua alat bukti yang cukup untuk mendasari tindakan tersebut. Argumentasi ini berusaha membongkar kelemahan prosedural dalam penangkapan dan penetapan tersangka terhadap klien mereka.
Permohonan mereka mencakup pemberhentian penyidikan dan pelepasan dari rumah tahanan. Dengan demikian, mereka memperjuangkan hak-hak klien yang diduga telah dilanggar.
Kasus Dugaan Penghasutan yang Melibatkan Beberapa Aktivis
Tidak hanya Syahdan dan Muzaffar, kasus ini melibatkan enam aktivis lainnya. Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan mereka sebagai tersangka dalam sebuah demonstrasi yang diduga berujung pada penghasutan.
Di antara mereka adalah Direktur Lokataru Foundation dan beberapa staf yang juga berperan penting dalam kampanye sosial melalui media sosial. Keseluruhan penetapan tersangka diiringi dengan diskusi publik yang memanas.
Aktivisme saat ini di Indonesia sedang berada dalam sorotan, dan kondisi ini memperburuk atmosfer kebebasan berpendapat di kalangan aktivis. Keterlibatan pihak keamanan dalam menindak para aktivis terus menjadi topik hangat di kalangan masyarakat.
